Ada 'Bangsat' di Senayan...

Kolom Budhi Masthuri
www.detiknews.com Kamis, 07/01/2010
'Bangsat'. Kata yang sebenarnya lebih bermakna sebagai tidak terhormat ini tiba-tiba saja menjadi 'hits' karena dipopulerkan kembali oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang [katanya] terhormat. Insiden yang memalukan ini terjadi di tengah-tengah suasana rapat Pansus DPR yang membahas Skandal Bank Century. Mari kita sejenak berselancar ke berbagai kamus bahasa Indonesia, sebenarnya apa sih arti dari kata 'bangsat' itu

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer kata bangsat bisa berarti orang miskin, gembel, atau kutu busuk. Tetapi juga mengandung arti sebagai julukan untuk orang yang suka berbuat jahat seperti mencuri, menodong, mencopet dan sebagainya. Arti kata 'bangsat' yang lebih kurang sama juga ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Semua kamus menempatkan kata 'bangsat' sebagai ekspresi yang mengandung konotasi negatif. Sekalipun kata 'bangsat' diartikan sebagai 'kutu busuk' tetap saja bermakna negatif, karena penggunaannya untuk memaknai sifat buruk kutu busuk itu sendiri sebagai penghisap darah dan merugikan manusia. Kutu busuk sebagai 'bangsat' biasanya menggerogoti kursi-kursi yang kita duduki sehingga menjadi lapuk dan rusak.

Demikian juga jika kata 'bangsat' diartikan sebagai 'gembel dan orang miskin', konteksnya adalah untuk mengekspresikan kekesalan. Jadi kesimpulannya, kata bangsat adalah bentuk kata yang mengandung konotasi negatif sehingga harusnya tidak layak diucapkan oleh seorang anggota Dewan yang terhormat, dalam ruangan rapat yang terhormat, dan pada saat membahas masalah untuk memulihkan kehormatan bangsa! Tetapi kenyataannya toch hal tersebut tetap terjadi. Bagian yang perlu dicermati adalah, mengapa ini bisa terjadi dan apa selanjutnya?

Inilah cermin dari kegagalan sistem rekrutmen politik di Negara kita. Harus diakui bahwa partai politik masih belum memiliki sistem rekrutmen yang mampu menjaring orang-orang berkualitas baik. Salah satu penyebabnya adalah budaya pragmatisme dan perilaku koruptif yang menjangkiti proses rekrutmen itu sendiri. Seseorang ditunjuk atau diterima sebagai anggota parpol yang juga akan mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif umumnya [untuk tidak mengatakannya 'semua'] bukan karena ia memang dianggap mampu bersuara dan memperjuangkan visi misi partai, tetapi [kadang] lebih penting dari itu adalah ditentukan dari berapa besar kontribusi finansial yang diberikan kepada partai, atau seberapa dekat ia memiliki hubungan emosional dengan para pengambil kebijakan dalam partai. Pada bagian lainnya, Partai-pun dengan mudah menerima anggota-anggota yang sebelumnya keluar dari keanggotaan partai lain, meskipun dengan ideologi partai yang berbeda. Belum lagi penyakit pragmatisme politik untuk meraih suara terbanyak dengan menempatkan artis sebagai jualannya.

Oleh karena itu, wajar jika kebanyakan partai politik mengalami krisis kader yang benar-benar dapat melakukan transformasi idealisme partai untuk memperjuangkan visi dan misinya. Ini barangkali menjadi salah satu penyebab rendahnya kapasitas dan lebih-lebih moralitas mereka dalam melakukan transformasi atas visi misi politik partainya terutama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Konon kondisi seperti ini yang membedakan kualitas anggota parlemen sekarang dengan zaman sebelum orde baru.

Selain sebagai cermin kegagalan sistem rekrutmen politik, insiden ini juga berpotensi menimbulkan gesekan politik yang semakin tajam antara masing-masing partai. Jika tidak dikelola secara tepat, dikhawatirkan dapat digunakan untuk membelokkan fokus pengungkapan skandal Bank Century oleh orang-orang yang tidak menginginkannya. Ini menyangkut hal mendasar tentang etika dan moral seorang anggota parlemen, tetapi meskipun demikian seharusnya penyelesaian politiknya sangat mudah. Jika ternyata dalam satu dua minggu ke depan masalah ini terus membesar dan cenderung dibesar-besarkan, maka patut diwaspadai ada sekenario lain untuk memudarkan cahaya kerja Pansus sehingga bayangan skandal Bank Century akan kembali menjadi kabur dan menghilang.

Untuk itu, kita semua perlu sepakat bahwa anggota Dewan yang terhormat wajib menjaga tata tertib, etika dan moral dalam mengemban amanah rakyat. Sehingga, ada baiknya perlu dipertimbangkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya.

Oleh Budhi Masthuri, Koordinator Solidaritas Indonesia Bersih Baca Selanjutnya......

Budayawan Besar Itupun Berpulang...

Pengujung tahun, 30 Desember 2009 pukul 18.40, Gus Dur berpulang. Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam tidak hanya dikalangan petinggi negeri, tetapi juga dihati kaum nahdliyin sampai di pelosok desa. Gus Dur adalah Guru Bangsa. Ia tidak hanya seorang Presiden, tetapi juga budayawan besar, bahkan sekaligus pengamat sepak bola. Dalam balutan kontroversisl, kita banyak memetik buah pelajaran berharga darinya tentang demokrasi dan toleransi tingkat tinggi. Sebagai bentuk penghormatan kebudayaan, TarSan memasang photo kenangan bersama Gus Dur sekitar setahun yang lalu. Selamat jalan Gus, meskipun berat hati, kepergianmu kami relakan, sebab hidup hanyalah tempat persinggahan untuk mengolah rasa, asa dan karsa sebelum akhirnya menuju alam hakiki.

Baca Selanjutnya......

Rekor Baru Itu Bernama Akbar...

[SeputarAsahan:29/09/09] Muhammad Akbar Risudin, demikian Bupati Asahan memberi nama kehormatan untuk seorang bayi terbesar di Indonesia yang lahir di Asahan pada Hari Senin 21 September 2009 lalu. Akbar lahir di Rumah Sakit Umum Kisaran secara operasi cesar dengan bobot 8,7Kg. Ia merupakan anak ke-4 dari pasangan keluarga Hasanuddin dan Ani. Keluarga yang tergolong tidak mampu ini-pun akhirnya memutuskan untuk melakukan KB permanen setelah melahirkan Akbar.

Dalam cacatan Musium Record Indonesia, Akbar merupakan bayi terbesar di Indonesia. Kelahiran Akbar ini telah pula ikut "mengangkat" nama Asahan menjadi daerah yang belakangan ini disorot media massa bahkan sampai ke dunia internasional. Uniknya, orang tua Akbar sebenarnya dalah warga Kabupaten Batubara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Awalnya Akbar bahkan sempat menjadi "rebutan" antara Bupati Asahan dan Batubara, meskipun akhirnya dapat "diselesaikan" secara baik oleh orang tuanya, Hasanuddin dan Ani. Bupati Asahan tidak hanya memberikan nama kehormatan, tetapi sekaligus juga mengangkatnya menjadi anak dan berharap Akbar kelak dapat menjadi Bupati Asahan.

Kelahiran Akbar adalah simbol dari momentum bagi kebangkitan Asahan di ranah nasional dan Internasional. Momentum ini hendaknya tidak disia-siakan. Sorotan media masa terhadap kelahiran Akbar akan semakin indah dan berarti jika Asahan juga bisa menampilkan potensi "unggul' lainnya. Ada sepatu kulit dari Bunut, Dodol Tanjung Alam, Durian Rawang, Anyang Pakis dan banyak lagi potensi yang [sebenarnya] dapat dikembangkan bagi kemakmuran masyarakat Asahan.

Asahan perlu membangun/memperkuat imej sebagai daerah dengan pemerintahan yang bersih dan melayani serta masyarakatnya yang makmur. Tiga jargon ini perlu dijadikan visi pembangunan Asahan pada masa akan datang. Sudah bukan saatnya lagi kita merasa besar [hanya] di kampung sendiri. Lihat dan belajarlah dari keberhasilan kampung orang lain. Jika Pemerintah Kabupaten Jembrana Bali bisa memberikan pelayanan pendidikan gratis, kenapa Asahan tidak? Kalau pemerintah Kabupaten Sragen Jawa Tengah bisa memberikan pelayanan perijinan satu atap yang cepat murah dan ramah, Asahan pasti juga mampu. Kalau Kabupaten Solok Sumatera Barat berhasil membangun pemerintahan yang akuntabel dalam melayani masyarakat, Asahan perlu mengambilnya sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Dan jika Kabupaten Tulungagung Jawa Timur berhasil mengembangkan ekonomi kerakyatan, Asahan perlu juga meniru! [Tim SeputarAsahan]

Baca Selanjutnya......